DEPOK – Dewan Pimpinan Kota (DPK) Manifes Juang Indonesia (MJI) Kota Depok memberikan apresiasi yang tinggi kepada para anggota DPRD Kota Depok yang beberapa tahun terakhir ini banyak mendorong upaya percepatan pembangunan fasilitas publik di Kota Depok.
Manifes Juang Indonesia adalah lembaga resmi berbadan hukum yang merupakan wadah bagi gerakan kaum intelektual dalam melakukan kajian, monitoring independen, serta memberikan support gagasan kepada pemerintah dalam upaya percepatan.
Ketua Manifes Juang Indonesia Kota Depok, Torben Rando, mengatakan bahwa peran aktif para anggota DPRD Kota Depok dalam menggali aspirasi ke masyarakat, membuat kajian dan rumusan, serta memberikan usulan kepada Pemerintah Kota Depok sangat masif dan kreatif. “Kami menilai para anggota dewan di Kota Depok sangat cepat tanggap dalam menyerap aspirasi warga dan merespon dengan langkah nyata. Banyak program-program fasilitas warga yang cepat terealisasi beberapa tahun terakhir ini contohnya penambahan sekolah dan ruang terbuka hijau seperti alun-alun dan taman-taman,” ujar Torben yang merupakan aktivis senior di Depok yang pernah merasakan kegetiran di era gerakan tahun 90-an.
Torben yang didampingi Heru Santos selaku Sekjend Pusat Manifes Juang Indonesia, menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh para anggota dewan di Kota Depok itu sudah benar. “Anggota dewan itu jangan kebanyakan duduk dibelakang meja kantor, harus banyak menemui rakyatnya khususnya di daerah pemilihannya sebagai tanggung jawab moral janji kampanye nya dahulu. Rapat dikantor prosentase nya 30% saja, dan 70% nya harus banyak menyerap aspirasi, melakukan pengawasan dan membantu masyarakat yang kesulitan,” ujar Torben di kawasan UI Depok pada Kamis (18/9).
Lebih lanjut, Torben yang juga merupakan murid aktivis Wiji Thukul ini menambahkan bahwasannya tidak benar itu terkait opini dewan sering bolos dan jarang masuk kantor, itu adalah opini menyesatkan dan bagian dari penyebaran hoax, karena memang yang diamanatkan adalah dewan harus lebih banyak berada di tengah masyarakat, bukan di kantor.
“Wakil rakyat memang adalah wakil kita, tapi kita harus sadar bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan amanat dan kepercayaan dari rakyat untuk mewakili, itu artinya dewan adalah orang-orang terbaik yang terpilih melalui sistem demokrasi kita yang sudah sesuai konstitusi. Dan semua sistem di negara mana pun tidak ada yang sempurna, dan masih bisa diperbaiki. Namanya juga di bumi, mana ada yang sempurna. Tapi setidaknya itu hasil mufakat bangsa kita yang menganut Pancasila. Maka kita harus menghormati hasil mufakat demokrasi kita,” ujar Torben.
Torben berharap para anggota dewan juga perlu berani membuka diri untuk sering berdiskusi dengan teman-teman aktivis yang memang benar-benar punya gagasan-gagasan baik untuk saling menguatkan dalam memajukan Kota Depok serta memberikan solusi atas problem-problem yang sudah menahun tapi tidak terpecahkan hingga hari ini seperti masalah pencemaran lingkungan di TPA Cipayung yang sudah dapat teguran dari Menteri Lingkungan Hidup untuk segera ditutup.
Sementara Sekjend Manifes Juang Indonesia Heru Santos menambahkan bahwa anggota Dewan Kota Depok jika ingin lebih dicintai rakyatnya, harus segera membantu Pemkot Depok untuk mewujudkan janji politik Supian-Chandra prioritas pertama yaitu Janji ‘Kuliah Gratis’ untuk seluruh warga Kota Depok. “Itu adalah program populis dan pro rakyat yang perlu dorongan para anggota DPRD Kota Depok untuk segera diwujudkan, agar anggota DPRD Kota Depok semakin dicintai oleh rakyatnya,” ujar Heru yang merupakan mantan aktivis mahasiswa 98.(sbd)
