DEPOK – Sembilan elemen masyarakat Depok yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Pendidikan Rakyat (APRA) yaitu GEDOR, GPKN, GMPI, LAKRI, Presidium Aktivis Depok, LSM Gelombang, HIPAKAD, LSM Penjara PN, LSM Hardline, semua mepertanyakan sikap Walikota Depok yang memaksimalkan 100 lebih kursi kosong di SMP Negeri se Kota Depok yang masih belum terisi, sementara masih banyak warga Depok belum dapat sekolah SMP.
Ketua GEDOR, Eman Sutriadi menilai bahwa sikap Walikota Depok tersebut bertentangan dengan semangat UUD 1945 dan UU Sisdiknas.
Sementara menurut Gerry Saragih selaku Ketua LSM Penjara PN, menilai bahwa Walikota Depok gagal paham terhadap spirit Kemerdekaan Republik Indonesia dimana Pemerintah punyak kewajiban menjamin hak pendidikan anak-anak wajib belajar di sekolah negeri, bukan sekolah swasta sebagai prioritas.
“Jika sekolah negeri masih banyak yang kosong, kenapa banyak anak Depok dipaksa sekolah ke swasta? ‘Ada udang dibalik batu’ atas kebijakan ini,” ujar Gerry pada Senin 11 Agustus 2025.
Sementara Andi Hunter selaku Ketua GMPI Depok menduga bahwa kursi kosong di SMP Negeri yang tersisa tidak dibuka oleh Walikota Depok karena Pak Wali takut dengan pemilik sekolah-sekolah swasta.(*)
