Oleh Kuntjoro Pinardi
Jakarta,arahmerdeka.com – Perang Dunia I dan Perang Dunia II kerap dipahami sebagai dua peristiwa sejarah yang berdiri sendiri dengan latar belakang yang berbeda. Namun, jika ditelaah dari sudut pandang sejarah struktural, keduanya memperlihatkan pola yang saling berkaitan. Salah satu benang merah yang menonjol adalah peran ego kekuasaan, yakni dorongan negara dan para pemimpinnya untuk mempertahankan kehormatan, prestise, serta posisi dominan dalam sistem internasional.
Dalam Perang Dunia I, ego kekuasaan terutama terwujud dalam bentuk ego kekaisaran dan prestise nasional.
Negara-negara besar Eropa pada awal abad ke-20 hidup dalam tatanan internasional yang mengukur kekuatan melalui simbol-simbol kehormatan, seperti wilayah jajahan, kekuatan militer, dan jaringan aliansi. Dalam sistem semacam ini, kompromi kerap dipandang sebagai tanda kelemahan. Ketika krisis muncul, keputusan politik tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan strategis yang rasional, tetapi juga oleh kebutuhan untuk menjaga wibawa dan “tidak kehilangan muka”.
Salah satu ciri penting ego kekuasaan pada Perang Dunia I adalah keyakinan berlebihan terhadap kemampuan mengendalikan eskalasi konflik. Banyak pemimpin percaya bahwa perang dapat dibatasi, berlangsung singkat, dan tetap berada dalam kendali. Kepercayaan diri tersebut mencerminkan ego strategis, yaitu keyakinan bahwa negara memiliki kapasitas untuk mengatur arah dan hasil konflik. Kenyataan perang parit yang berkepanjangan membuktikan bahwa asumsi tersebut keliru. Ego kekuasaan pada periode ini bersifat kolektif dan sistemik, tertanam dalam cara negara-negara besar memahami status dan kehormatan internasional.
Sebaliknya, ego kekuasaan dalam Perang Dunia II muncul dalam bentuk yang lebih ideologis dan revisionis. Masa antarperang ditandai oleh ketidakpuasan terhadap tatanan pascaperang yang dipersepsikan tidak adil. Kekalahan, pembatasan militer, serta krisis ekonomi melahirkan rasa terhina secara kolektif. Dalam konteks ini, ego nasional tidak hanya berfungsi untuk mempertahankan status, tetapi juga untuk mengubah tatanan internasional secara aktif.
Jika ego pada Perang Dunia I cenderung bersifat defensif, didorong oleh ketakutan kehilangan kehormatan, ego pada Perang Dunia II lebih bersifat ofensif dan ekspansif. Sejumlah negara memandang perluasan wilayah sebagai pembenaran historis, bahkan sebagai misi nasional. Dalam situasi tersebut, kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui narasi ideologis yang digunakan untuk melegitimasi konflik.
Perbedaan penting lainnya terletak pada tingkat kesadaran terhadap risiko perang. Pada Perang Dunia I, banyak aktor belum sepenuhnya memahami dampak perang modern. Sebaliknya, pada Perang Dunia II, skala kehancuran sebenarnya telah diketahui.
Namun demikian, ego kekuasaan justru mendorong pengabaian terhadap pelajaran masa lalu. Hal ini menunjukkan pergeseran dari sekadar kesalahan perhitungan menuju pengambilan risiko secara sadar.
Meskipun berbeda dalam bentuk dan konteks, kedua perang dunia tersebut memperlihatkan kesamaan mendasar.
Keduanya berkembang melalui akumulasi keputusan politik yang didorong oleh ego, bukan oleh satu keputusan tunggal. Sistem aliansi, kegagalan diplomasi, serta normalisasi penggunaan kekuatan mempercepat eskalasi hingga konflik tidak lagi dapat dikendalikan.
Dari perspektif komparatif, Perang Dunia I dan Perang Dunia II menunjukkan bahwa ego kekuasaan menjadi sangat berbahaya ketika bertemu dengan sistem internasional yang rapuh dan mekanisme penahan yang lemah.
Ego tidak selalu muncul sebagai kesombongan personal, melainkan sebagai keyakinan kolektif bahwa suatu negara memiliki hak, misi, atau kemampuan istimewa dibandingkan negara lain.
Dengan demikian, sejarah perang dunia bukan semata-mata kisah benturan senjata, melainkan gambaran tentang bagaimana ego negara membentuk pengambilan keputusan politik dalam skala global.
Memahami persamaan dan perbedaan peran ego dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II membantu melihat perang dunia sebagai proses historis yang berulang, di mana kehormatan, prestise, dan ambisi kerap berbenturan dengan kenyataan yang jauh lebih destruktif.
Ketua Dewan Pakar Maju Indonesia
