Jakarta,arahmerdeka.com – Hilangnya ratusan hektar mangrove sejak 2020 tidak hanya menggerus garis pantai hingga 10 meter di beberapa titik, tetapi juga melemahkan benteng pertahanan alami terhadap banjir ulangan yang kian sering terjadi.
Ketua wilayah DKI Jakarta, Manifes Juang Indonesia (Maju Indonedia), Ayomi Mahayu menilai ancaman abrasi pantai dan kerusakan hutan mangrove sebagai bom waktu yang memperburuk risiko banjir rob di pesisir utara Jakarta.
Lebih lanjut Ayomi menekankan pentingnya untuk merehabilitasi ekosistem daripada solusi infrastruktur semata yang selama ini diprioritaskan oleh pemerintah pusat, belum lagi proyek PSN PIK wilayah Banten yang menekan ekosistem pantai dan merusak habitat disana, sedangkan konversi lahan terus menjadi pemicu utama degradasi permukaan tanah, disamping itu faktor abrasi di daratan juga bisa mempercepat tenggelamnya ibu kota.
Ekosistem pantai yang rusaknya di perairan Teluk Jakarta itu telah mengorbankan lahan hingga 279 hektar hutan mangrove dalam delapan tahun terakhir dan mempercepat intrusi air laut ke daratan serta meningkatkan frekuensi banjir rob seperti yang diprediksi hingga akhir 2025.
Kerusakan ini terasa nyata di kawasan PIK dan Muara Angke, di mana warga pesisir, nelayan kehilangan mata pencaharian akibat sedimentasi buruk dan pencemaran mikroplastik dari buangan sampah yang hanyut di sepanjang pantai Utara Jakarta.
“Tanpa mangrove” sebagai penyangga, banjir akan berpotensi merendam ribuan rumah warga, sebagaimana terlihat di Pulau Pari yang garis pantainya bergeser 7-10 meter” Saut Ayomi.
Sebagai Alumni ITB, Ayomi juga menilai Kebijakan Pemprov DKI saat Ini membangun tanggul dan pagar laut di sekitar PIK dinilai kontraproduktif jika tidak diimbangi dengan merestorasi mangrove, hal itu bisa memicu konflik lahan dan merusak ekosistem nelayan lokal.
Ayomi mensinyalir bahwa Pemprov DKI dinilai kurang cepat merespon, meratifikasi Pergub perlindungan mangrove, sementara deforestasi nasional diproyeksikan akan terus bertambah 29.000 hektar pertahun hingga 2030.
Ayomi melalui Maju Indonesia menyoroti peran Pemprov DKI serta minimnya partisipasi masyarakat dalam zonasi rehabilitasi, yang berisiko memperparah ketimpangan sosial di pesisir dan Maju Indonesia juga merekomendasikan untuk penanaman 200 hektare mangrove di kawasan zona lindung seperti Muara Angke, Pantai Indah Kapuk melalui program reboisasi hutan mangrove, dengan melibatkan komunitas pecinta lingkungan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan penduduk setempat, disamping itu diperlukan pengawasan independen untuk memastikan Jakarta bangkit sebagai kota yang tangguh dari banjir melalui ekosistem yang lestari dan bijak dalam mengelola lingkungan pesisir pantai.
